Detail Aduan

Laporan telah diteruskan ke Kabupaten Boyolali

Laporan diterima

Dinas Sosial Kabupaten Boyolali menindak lanjuti laporan atas nama Siska Ramawati : Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin No. 16/6/SK/HK.02.02/4/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) bahwa Pemerintah Kabupaten Boyolali khususnya Dinas Sosial Kabupaten Boyolali mempunyai tugas dan tanggung jawab meliputi :

1. Menginput Data Usulan KPM Bantuan Sosial Tunai yang telah diperiksa dan disahkan oleh Bupati/Wali Kota melalui SIKS-NG dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bermaterai cukup mengenai kebenaran data KPM yang diusulkan sebagai keluarga penerima BST dengan tembusan kepada Pemerintah Daerah Provinsi.
2. Koordinasi dengan Lembaga Penyalur
3. Melakukan sosialisasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan BST
4. Melaporkan Pemantauan dan Evaluasi Penyaluran BST kepada Menteri Sosial melalui Dirjen Penangana Fakir Miskin dan Gubernur

Sehingga terjadinya pengurangan (Pen Non Aktifan) kuota KPM adalah kewenangan Kementerian Sosial RI. Hasil konsultasi/klarifikasi dengan Kementerian Sosial RI terkait hilangnya kuota KPM sampai saat ini belum mendapat jawaban.

Demikian tanggapan kami