Laporan telah diteruskan ke DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Terima kasih atas masukannya

Mohon maaf ats keterlambatan dalam menanggapi laporan saudara

Berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa kewenangan penerbitan ijin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan (minimarket, supermarket, hypermarket dan perkulakan) di tangan Bupati/Walikota.  Persayaratan pembangunan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan diatur secara umum lewat Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2013 jo Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56 Tahun 2014 dan diatur secara teknis lewat Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/Walikota setempat. Pada salah satu pasal di Permendag Nomor 70/2013 disebutkan bahwa pendirian toko swalayan selain berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) juga wajib mengatur jarak dengan keberadaan pasar rakyat disekitarnya yang diatur lewat Perda/Perbup/Wal. Dan di pasal lain juga disebutkan  bahwa toko swalayan wajib melakukan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat terlebih dahulu yang dikerjakan oleh Lembaga Konsultan/independen pada waktu proses pengajuan tersebut. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan, terima kasih.