Detail Aduan

Lihat detail lengkap aduan LGWP77968477

Rincian Aduan

LGWP77968477

Selesai Public
KABUPATEN SUKOHARJO
28 Mar 2020
0 ditandai
Bisa dipertimbangkan opsi karantina tp tetap menjamin tersedianya kebutuhan pangan dan kebutuhan sehari2 selama karantina. Dengan cara = - karantina/isolasi/lockdown semua penduduk dan wilayah secara serentak, - STOP semua kegiatan - TUTUP semua tempat2 keramaian (mall, cafe, pabrik, dll), - STOP sarana transportasi yg mengangkut byk penumpang (kecuali taxi/ojol) - TETAP BUKA supermarket, pasar, warung makan dgn jumlah dibatasi per area dan dgn sop khusus (hanya menerima delivery order, pegawai minimal, tetap jaga jarak, dll) utk menjamin tersedianya kebutuhan makan dan kebutuhan sehari2 dengan pemesanan melalui online (wa/sms/gofood, grabfood, dll) - Bagi MASYARAKAT YG TERDAMPAK (buruh, pedagang kaki lima, tukang parkir, dll) diberi bantuan selama masa karantina baik oleh pemerintah, donatur, dll - tempat2 pelayanan kesehatan TETAP BUKA utk kasus2 urgen dan emergensi - kebutuhan masker dll bisa difokuskan utk tenaga medis di rs yg memang perlu Dgn demikian karantina dlm rangka MEMUTUS RANTAI PENULARAN dpt dilaksanakan tanpa menimbulkan gejolak yang berarti. Semuanya di rumah prihatin, berdoa, kalau ada yg sakit baik covid 19 atau penyakit lain, ke rs, dirawat, dokter dan rs tidak akan kewalahan krn jumlah yg sakit bisa dikendalikan. Diharapkan kalau bisa dilaksanakan secepatnya dan dlm tempo kurang dr 1 bulan (masa inkubasi 14 hr an) bukan mustahil kita tetap dpt merayakan hr raya idulfitri dan hr kemenangan utk kita semua.

Disposisi

Sabtu, 28 Maret 2020 - 08:59 WIB

Admin Gubernuran

Laporan telah diteruskan ke BIRO PEMERINTAHAN OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA

Verifikasi

Sabtu, 28 Maret 2020 - 18:41 WIB

BIRO PEMERINTAHAN OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA

Terima kasih atas saran-sarannya. Akan kami teruskan ke Gugus Tugas Penanganan Covid-19

Progress

Selasa, 12 Mei 2020 - 11:02 WIB

BIRO PEMERINTAHAN OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA

Selesai

Selasa, 12 Mei 2020 - 11:24 WIB

BIRO PEMERINTAHAN OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA