Detail Aduan

Lihat detail lengkap aduan LGWP70254568

Rincian Aduan

LGWP70254568

Selesai Public
12 Jun 2016
0 ditandai
Lapor Pak Gub,, Retribusi pariwisata untuk sistem tiketing perlu dikembangkan, yang semula dari sistem manual menjadi sistem tiketing terkomputerisasi. Contoh kasus bayar sepuluh orang dapet tiketnya cuma 8 saja. Artinya untuk sistem pelaporan nantinya tidak seimbang antara tiket yang terjual dengan uang yang masuk. Padahal tiketing manual pelaporannya dari bukti sobekan tiket yang terjual.

Disposisi

Senin, 13 Juni 2016 - 06:35 WIB

Admin Gubernuran

Laporan telah diteruskan ke DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

Verifikasi

Kamis, 16 Juni 2016 - 09:22 WIB

DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

Terimakasih atas laporan dan masukannya

Selesai

Kamis, 16 Juni 2016 - 09:47 WIB

DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

Retribusi pariwisata menjadi kewenangan Kabupaten/Kota dan BUMN/BUMD, diatur dalam Perda/Permen dan diatur secara internal. Usulan tiketing terkomputerisasi sangat baik namun dalam era otonomi daerah hal ini menjadi kewenangan Bupati/Walikota serta Direktur Utama BUMN/BUMD pengelola Destinasi/Daya Tarik Wisata (DTW). Hal ini tergantung inovasi/kreatifitas mereka. selama ini sistem diskon sudah ada dan diterapkan serta diatur dalam Perda dan Peraturan Internal BUMN/BUMD. Untuk memantau hal ini Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata telah memfasilitasi integrasi data e-t icketing dari tiap-tiap Daya Tarik Wisata melalui sistem aplikasi online (www.sisdabudparjateng.com). dimana melalui sistem aplikasi tersebut akan menampilkan data kunjungan pada DTW dan pendapatan yang diterima melalui penjualan tiket secara real time apabila DTW telah menggunakan e tiketing dan terkoneksi dengan aplikasi.
Adapun penerapan e ticketing merupakan kewenangan dari masing-masing pengelola DTW dimana pemerintah provinsi hanya bisa melakukan himbauan.
Beberapa manfaat e tiketing (sebagai contoh yang telah menggunakan adalah goa jati jajar dan pantai suwuk (dalam tahap percobaan) di kabupaten Kebumen) adalah:
 
1.       Laporan /administrasi keuangan dapat terbentuk dengan cepat dan akurat;
2.       Tingkat kunjungan dapat terpantau secara cepat dan akurat:
3.       Mencegah Kebocoran keuangan;
4.       Dapat dilakukan analisis lanjutan pada data kunjungan dan pendapatan;
5.       Pelayanan lebih murah dan cepat;
6.       Akuntabel