Detail Aduan

Lihat detail lengkap aduan LGWP67980401

Rincian Aduan

LGWP67980401

Verifikasi Public
KABUPATEN BLORA
16 May 2020
0 ditandai
Pak ganjar bantuan covid 19 bener per KK,?Ds.Ngumbul, dk.nglebur cma yg dapet 600 rb cma 1 kk, seperti ini ap bener Pak,? Suamiku cuma kuli bangunan, gak punya sawah atau ladang, gak punya pekerjaan yg lain jg, masih punya ank yg harus diurusin,,, seperti ini jg gk bisa merantau, jg gk punya penghasilan sama sekali,, mohon bantuanya pak,??????????????????

Disposisi

Sabtu, 16 Mei 2020 - 18:07 WIB

Admin Gubernuran

Laporan telah diteruskan ke DINAS SOSIAL

Verifikasi

Rabu, 20 Mei 2020 - 12:30 WIB

DINAS SOSIAL

Monggo saat ini sedang dalam pendataan dinsos kab kota dan provinsi dan kemensos. Bantuan Belum semua di laksanaan pendistribusian. Dilaksanakan secara bertahap. Bansos BLT Provinsi sedang didistribusikan. Dampak Covid 19 yang didata semua yg terdampak hingga yang sudah tidak memiliki penghasilan data itu belum semua masih mungkin diusulkan. Itu data untuk bansos APBD prov dan kab (non DTKS/BDT), masih ada bansos kemensos bagi yg masuk BDT/DTKS, masih ada bansos BLTDD (Dana Desa), ada Kartu Prakerja dll  Bansos tersebut terbatas tidak bisa jika harus menanggung seluruh masyarakat Indonesia. Skala prioritas bagi yg tidak memeliki penghasilan dan tidak memiliki harta simpanan. Diharapkan dapat dibentuk organisasi lingkungan seperti jogo tonggo untuk gotong royong saling menjaga, saling peduli dan membuat lumbung pangan. Yg mampu membantu yg kekurangan, peralatan Kesehatan urunan untuk Bersama-sama. Monggo saat ini sudah dibentuk yg namanya Jogo Tonggo di setiap RW. Sebuah struktur Organisasi Warga dengan 4 Bidang, Keamanan, Kesehatan, Ekonomi dan Hiburan. Yg bertujuan membangkitkan kembali Ronda 24 jam untuk memastikan lingkungan aman, Memantau Kesehatan Masyarakat dan Memantau bantuan sosial tersalurkan dengan baik. Termasuk juga mendata tetangga tetangganya karena lingkungan sekitar yg tau betul bagaimana kondisinya. Membantu desa/kelurahan menempeli stiker atau cat pada warga penerima PKH.