Detail Aduan

Laporan telah diteruskan ke DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Terima kasih atas laporannya... Sesuai dengan Permendikbud RI No. 44 tahun 2012 tentang pungutan dan sumbangan biaya pendidikan pada satuan pendidikan dasar bahwasanya pada pasal 11: pungutan tidak boleh dilakukan kepada peserta didik atau orang tua/walinya yang tidak mampu secara ekonomis, dan pasal 12 ayat 1 : masyarakat diluar penyelenggara dan satuan pendidikan yang didirikan masyarakat serta peserta didik atau orangtua/walinya dapat memberikan sumbangan pendidikan kepada satuan pendidikan dasar, ayat 2 : satuan pendidikan dasar dapat menerima sumbangan, ayat 3 : sumbangan digunakan untuk memenuhi kekurangan biaya satuan pendidikan Pemberian sumbangan pada jenjang pendidikan dasar (SMP) pada prinsipnya tidak diperkenankan biaya penyelenggaraan pendidikan SMP telah ditanggung pemerintah, diantaranya melalui sumber pembiayaan dana BOS. Adanya pungutan dimaksud pada prinsipnya dilarang, namun demikian mohon dikomunikasikan dengan pihak sekolah bahwa iuran dimaksud tidak bersifat wajib, dan pihak sekolah tidak di benarkan menahan SKHU karena siswa tidak memberikan iuran yang dimaksudkan. Saudara/i dapat memperoleh penjelasan yang lebih lengkap dapat menghubungi disdik setempat.

Terima kasih atas laporannya... Sesuai dengan Permendikbud RI No. 44 tahun 2012 tentang pungutan dan sumbangan biaya pendidikan pada satuan pendidikan dasar bahwasanya pada pasal 11: pungutan tidak boleh dilakukan kepada peserta didik atau orang tua/walinya yang tidak mampu secara ekonomis, dan pasal 12 ayat 1 : masyarakat diluar penyelenggara dan satuan pendidikan yang didirikan masyarakat serta peserta didik atau orangtua/walinya dapat memberikan sumbangan pendidikan kepada satuan pendidikan dasar, ayat 2 : satuan pendidikan dasar dapat menerima sumbangan, ayat 3 : sumbangan digunakan untuk memenuhi kekurangan biaya satuan pendidikan Pemberian sumbangan pada jenjang pendidikan dasar (SMP) pada prinsipnya tidak diperkenankan biaya penyelenggaraan pendidikan SMP telah ditanggung pemerintah, diantaranya melalui sumber pembiayaan dana BOS. Adanya pungutan dimaksud pada prinsipnya dilarang, namun demikian mohon dikomunikasikan dengan pihak sekolah bahwa iuran dimaksud tidak bersifat wajib, dan pihak sekolah tidak di benarkan menahan SKHU karena siswa tidak memberikan iuran yang dimaksudkan. Saudara/i dapat memperoleh penjelasan yang lebih lengkap dapat menghubungi disdik setempat.

Terima kasih atas laporannya... Sesuai dengan Permendikbud RI No. 44 tahun 2012 tentang pungutan dan sumbangan biaya pendidikan pada satuan pendidikan dasar bahwasanya pada pasal 11: pungutan tidak boleh dilakukan kepada peserta didik atau orang tua/walinya yang tidak mampu secara ekonomis, dan pasal 12 ayat 1 : masyarakat diluar penyelenggara dan satuan pendidikan yang didirikan masyarakat serta peserta didik atau orangtua/walinya dapat memberikan sumbangan pendidikan kepada satuan pendidikan dasar, ayat 2 : satuan pendidikan dasar dapat menerima sumbangan, ayat 3 : sumbangan digunakan untuk memenuhi kekurangan biaya satuan pendidikan Pemberian sumbangan pada jenjang pendidikan dasar (SMP) pada prinsipnya tidak diperkenankan biaya penyelenggaraan pendidikan SMP telah ditanggung pemerintah, diantaranya melalui sumber pembiayaan dana BOS. Adanya pungutan dimaksud pada prinsipnya dilarang, namun demikian mohon dikomunikasikan dengan pihak sekolah bahwa iuran dimaksud tidak bersifat wajib, dan pihak sekolah tidak di benarkan menahan SKHU karena siswa tidak memberikan iuran yang dimaksudkan. Saudara/i dapat memperoleh penjelasan yang lebih lengkap dapat menghubungi disdik setempat.