Detail Aduan

Laporan telah diteruskan ke DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Terima kasih aas pertanyaannya Bapak Tri Hartanto, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah senantiasa konsen terhadap perkembangan pasar tradisional salah satunya melalui pemberdayaan pasar tradisional baik fisik maupun non fisik melalui peningkatan manajemen pasar tradisional. Disamping itu pula berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat melalui Kementrian Perdagangan yang melakukan moratorium terhadap Ijin Usaha Toko Modern (IUTM) yang muncul dikarenakan masih banyaknya toko modern yang disinyalir belum dilengkapi legalitas kegiatan usaha sesuai ketentuan yang berlaku atau beroperasi pada tempat yang tidak sesuai peruntukannya melalui surat edaran Menteri Perdagangan No 1310/M-DAG/SD/12/2014 yang dikeluarkan pada tanggal 22 Desember 2014, kami telah menindaklanjuti kepada Kab/Kota se-Jateng untuk :

1. Sementara waktu tidak mengeluarkan IUTM sebelum Perda RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) dan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang), termasuk peraturan zonasinya disahkan/diterbitkan.
2. Pembinaan terhadap toko modern yang sudah terlanjur beroperasi agar menyesuaikan perijinan dengan melengkapi IUTM.

Terima Kasih.