Detail Aduan

Lihat detail lengkap aduan LGWP50811539

Rincian Aduan

LGWP50811539

Selesai Public

Lampiran

KABUPATEN DEMAK

09 Sep 2021

0 ditandai

pak apakah program pemerintah pusat, di masa pandemi covid 19 ini, ada program pemerintah bantuan finansial dana pinjaman modal usaha/ pinjaman lunak untuk rakyat miskin yang baru memulai usaha/ bisnis, di KARENAKAN terkendala permodalan ya pa pak? seperti HIBAH,CSR, DAN LAIN SEBAGAINYA.,.!!!...

Disposisi

Kamis, 09 September 2021 - 10:37 WIB

Admin Gubernuran

Laporan telah diteruskan ke DINAS KOPERASI DAN UMKM

Verifikasi

Jumat, 10 September 2021 - 09:09 WIB

DINAS KOPERASI DAN UMKM

Selesai

Jumat, 10 September 2021 - 13:32 WIB

DINAS KOPERASI DAN UMKM

Usaha Mikro untuk dapat menerima bantuan salah satunya wajib memiliki Surat keterangan Usaha (SKU) yang berfungsi sebagai legalitas usaha, sedangkan kenapa tidak mendapatkan bantuan terdapat beberapa faktor, antara lain;

1. Usaha Mikro tidak mengajukan bantuan, karena usaha mikro wajib mengajukan permohonan bantuan melalui Dinas Koperasi UMKM Kab/Kota sesuai dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor kartu Keluarga (KK).

2. Terdapat persyaratan persyaratan lain yang tidak dilengkapi.

3. Termasuk ke dalam golongan ASN (Aparatur Sipil Negara), anggota TNI, POLRI atau pegawai BUMN.

Saat ini pendaftaran program Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM)

Nilai BPUM bagi UKM sebesar Rp. 1.200.000

Adapun persyaratan :

1. Belum pernah mendapatkan bantuan BPUM, PKH, PRA KERJA DLL

2. UKM yang telah mendapatkan BPUM pada tahun 2020 tidak boleh mendaftar lagi di tahun 2021

3. Tidak mempunyai pinjaman KUR di Perbankan

Harus memenuhi persyaratan :

1. Warga Negara Indonesia

2. Memiliki KTP elektronik, KK

3. Memiliki usaha mikro produktif di buktikan dengan surati izin usaha.

4. Bukan ASN, TNI, POLRI, Pegawai BUMN dan BUMD

Prosedur pengajuan calon penerima BPUM

1. calon penerima BPUM mendaftarkan diri kepada pengusul BPUM dalam hal ini melalui dinas koperasi dan ukm kab kota sesuai dengan NIK terdaftar

2. Setelah mengisi link dilanjutkan dengan menyerahkan dokumen berupa fc. KTP, fc. KK, fc IUMK dan NIB / Surat keterangan usaha dari desa di serahkan ke dinas koperasi dan ukm kab kota.

Dinas Koperasi UKM kab/kota dan provinsi sifatnya hanya mengusulkan, lolos dan tidaknya semua keputusan dari Kementerian Koperasi UKM RI