Detail Aduan

Lihat detail lengkap aduan LGWP47774247

Rincian Aduan

LGWP47774247

Verifikasi Public
KABUPATEN PURWOREJO
18 May 2020
0 ditandai
Mohon maaf Bpk Gubernur hanya mau menyampaikan uneg2 terkait bantuan JPS Provinsi yang jumlahnya 200 ribu perbulan selama 3 (tiga) bulan. 1. Saya ingin menanyakan Dari mana sumber data penerima bantuan tersebut? 2). Mengingat besaran bantuan yang diterima (200 rb per bulan x 3 bulan) menurut hemat kami akan memicu gejolak "LAGI" karena tidak sama dengan jenis bantuan yang lain. Demikian uneg2 dari saya semoga menjadi perhatian, terima kasih.

Disposisi

Senin, 18 Mei 2020 - 09:41 WIB

Admin Gubernuran

Laporan telah diteruskan ke DINAS SOSIAL

Verifikasi

Rabu, 20 Mei 2020 - 17:24 WIB

DINAS SOSIAL

Monggo saat ini sedang dalam pendataan dinsos kab kota dan provinsi dan kemensos. Bantuan Belum semua di laksanaan pendistribusian. Dilaksanakan secara bertahap. Bansos BLT Provinsi sedang didistribusikan. Dampak Covid 19 yang didata semua yg terdampak hingga yang sudah tidak memiliki penghasilan data itu belum semua masih mungkin diusulkan. Itu data untuk bansos APBD prov dan kab (non DTKS/BDT), masih ada bansos kemensos bagi yg masuk BDT/DTKS, masih ada bansos BLTDD (Dana Desa), ada Kartu Prakerja dll  Bansos terdiri dari berbagai sumber alokasi, masing-masing memiliki syarat berbeda karena target penerimanya berbeda-beda. Memiliki jumlahan yg berbeda juga, ada yg 600rb 3bulan, ada yg 200rb 9bulan, sama saja itu berupa sembako. Monggo saat ini sudah dibentuk yg namanya Jogo Tonggo di setiap RW. Sebuah struktur Organisasi Warga dengan 4 Bidang, Keamanan, Kesehatan, Ekonomi dan Hiburan. Yg bertujuan membangkitkan kembali Ronda 24 jam untuk memastikan lingkungan aman, Memantau Kesehatan Masyarakat dan Memantau bantuan sosial tersalurkan dengan baik. Termasuk juga mendata tetangga tetangganya karena lingkungan sekitar yg tau betul bagaimana kondisinya. Membantu desa/kelurahan menempeli stiker atau cat pada warga penerima PKH. Untuk Kemensos mengguakan data DTKS, untuk Prov dan Kab menggunakan data Jogo Tonggo, untuk BLTDD menggunakan data dari desa, untuk Pra kerja menggunakan data pendaftaran online