Detail Aduan

Lihat detail lengkap aduan LGWP37719976

Rincian Aduan

LGWP37719976

Verifikasi Public
KABUPATEN CILACAP
21 Oct 2021
0 ditandai
Assalamu'alaikum wr. wb Pak Ganjar.salam Sehat selalu. Pak, saya mau bertanya soal Kartu PIP itu apakah ada masa berlakunya nggeh. Soalnya anak saya pernah dpt kartu PIP tpi cma cair sekali saja.saya sdah bertnya ke pihak sekolah soal kartu PIP itu katanya sdah ga cair karena bnyak yg siswa yg mengajukan begitu Pak.klau mau mengajukan lg ktanya harus minta Sktm(surat keterangan tdk mampu) Pak.apa benar seperti itu Pak.karena selama pandemi ini administrasi tetap harus dibyar Pak.Spp dan daftar ulang msih nunggak,blum terbayarkan.anak saya sekarang klz 3 stm Pak. Maturnuwun...

Disposisi

Kamis, 21 Oktober 2021 - 10:27 WIB

Admin Gubernuran

Laporan telah diteruskan ke DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Verifikasi

Kamis, 21 Oktober 2021 - 15:04 WIB

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

walaikumsalam, Program Indonesia Pintar (PIP) diperolah dengan 3 cara, yaitu : 1. Masuk dalam Daftar DTKS Kemensos RI berdasarkan laporan DTKS bernjenjang dari Dinsos Kab/Kota, dimana NIK anak yang ditarik dari Dapodik Sekolah akan dipadankan Keluarganya dengan data KK yang masuk dalam DTKS. bila NIK anak itu klop dengan data keluarganya yang masuk DTKS maka anak itu menjadi nominatif penerima PIP/KIP. 2. Usulan Sekolah cara ini di tempuh atau di buka sebagai upaya kemendikbud menyisir anak yg berasal dar keluarga tidak mampu akan tetapi keluarganya belum masuk dalam daftar DTKS. Cara memperolehnya siswa/ortu siswa dapat melapor kepada sekolah melalui operator PIP yg ada di masing-masing sekolah untuk dicalonkan menerima PIP lewat jalur usulan sekolah melalu aplikasi sipintar (aplikasi PIP dari kemendikbud). Pihak sekolah akan merubah status kelayakan siswa pada aplikasi dapodik untuk dirubah menjadi layak PIP dengan parameter yg ada pada menu dapodik di sertai berkas yg menguatkan siswa tersebut layak diberi bantuan PIP (pengantar Kelurahan) 3. Usulan Pemangku Kebijakan (DPR), usulan ini merupakan hak prerogatif anggota dewan/DPR-RI kepada konstituennya di daerah