Detail Aduan

Laporan telah diteruskan ke Kabupaten Pati

laporan kami terima, akan kami koordinasikan dengan dinas terkait.

Berikut jawaban dari Kecamatan Batangan melalui surat nomor 045/396 tanggal 13 Juni 2020.

1. Pemerintah Desa Kedalon telah melakukan musyawarah desa khusus perubahan APBDes 2020 dan verifikasi wrga yang akan menerima BLT Dana Desa pada Hari Sabtu, tanggal 2 Mei 2020 dengan mengundang BPD, lembaga masyarakat, RT, RW sehingga proses penentuan KPM BLT DD dilakukan transparan dan tidak ditutup-tutupi. Dalam musyawarah tersebut juga disampaikan warga yang menerima bansos lain baik dari Pemerintah Pusat ataupun provinsi.
2. Terkait dengan bantuan sosial yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Provinsi , data dan proses pencairan langsung dari Kementerian Sosial RI/Pemerintah Provinsi bekerjasama dengan Bank Pemerintah dan Kantor Pos. Pemerintah Desa hanya diminta untuk melakukan verifikasi dan validasi, namun setelah Pemerintah Desa melakukan entri data KPM melalui Aplikasi SIKS-NG, ternyata data KPM yang turun ke desa tidak sesuai apa yang telah diverifikasi dan divalidasi. Maka jika terdapat data KPM yang tidak tepat sasaran itu bukan tanggung jawab Pemerintah Desa.
3. Berkaitan dengan BLT DD dan Bantuan Sosial dari APBD Kabupaten, Tim Relawan Covid-19 sudah melakukan verifikasi KPM sesuai dengan ketentuan yang melibatakan pihak-pihak terkait sebagaimana kami jelaskan diatas. 
4. Dalam hal laporan laporan kesannya ditutup-tutupi dan tidak transparan adalah tidak benar. 
5. Adapun warga Desa Kedalon Kecamatan Batangan telah menerima beberapa jenis bantuan sosial dari pemerintah antara lain :

• PKH sebanyak 93 KPM
• PKH perluasan sebanyak 48 KPM
• BPNT sebanyak 177 KPM
• BSP sebanyak 369 KPM
• BST sebanyak 252 KPM
• BLT DD sebanyak 134 KPM
• BSNT sebanyak 16 KPM
• Bansos Kabupaten sebanyak 145 KPM
• Bansos Provinsi sebanyak 303 KPM. 

Demikian kami ucapkan terima kasih.