Detail Aduan

Lihat detail lengkap aduan LGWP02038043

Rincian Aduan

LGWP02038043

Selesai Public
KABUPATEN MAGELANG
10 Jan 2015
0 ditandai
Bapak Gubernur Jawa Tengah yg saya hormati, mohon ditertibkan soal penambangan liar yg ada di Muntilan, tepatnya di sungai pabelan, kami sdh melapor ke Satpol pp dan aparat setempat. Tapi tdk ada respon sedikitpun, karena diduga satpol pp dan pihak yg berwenang lainya menerima suap dr penambang, kami menginginkan Bapak Ganjar ikut menegakkan peraturan Bupati no.26 Tahun 2014 tentang penambangan liar ditegakkan. Sejauh ini masyarakat sangat dirugikan karena selain jalan yg dilewati truk menjadi rusak parah juga mengakibatkan kerusakan ekosistem alam di wilayah sungai pabelan Muntilan, mohon Bapak Gubernur segera melakukan sidak di sungai Pabelan yg ada di Muntilan selatan, tepatnya penambangan di Desa Menayu dan sekitar Kantor DPC PDI.P Magelang, hanya ketegasan Bapak Ganjar harapan kami, terimakasih Bapak.

Disposisi

Minggu, 11 Januari 2015 - 06:05 WIB

Admin Gubernuran

Laporan telah diteruskan ke DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Verifikasi

Senin, 12 Januari 2015 - 08:43 WIB

DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Terima kasih laporan sudah kami terima.

Selesai

Senin, 12 Januari 2015 - 09:20 WIB

DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Hasil pengecekan kami dilapangan oleh Aparat Baial ESDM Wilayah Solo, ditemukan adanya kegiatan pertambangan di :
  1. Dusun Kepanjen Desa Menayu Kec. Muntilan Kab. Magelang pada koordinat 416857 mT ; 9159887 mU,  menggunakan 2 (dua) unit alat berat Excavator Backhoe Kobelco SK 200. Kegiatan pertambangan ini berada di pinggir sungai Pabelan. Penanggungjawab lapangan Sdr. Vino dan pemilik alat berat Sdr. Supangkat.
  2. Dusun Tangkilan Desa Pabelan Kec. Mungkid Kab. Magelang pada koordinat 422829 mT; 9159309 mU, menggunakan 1 (satu) unit alat berat Excavator Backhoe SK 200. Kegiatan pertambangan berada di pinggir sungai Pabelan. Penanggung jawab lapangan Sdr. Sugiyanto.
Pada saat pengecekan lapangan, petugas dari Balai ESDM Wilayah Solo telah menghentikan kegiatan pertambangan dan menyarankan agar pelaku pertambangan segera mengajukan ijin usaha pertambangan kepada Gubernur Jawa Tengah CQ. Kepala Dinas ESDM Prov. Jawa Tengah.
Lampiran