Detail Aduan

Lihat detail lengkap aduan LGWP00166378

Rincian Aduan

LGWP00166378

Selesai Public
KABUPATEN BANJARNEGARA
07 Sep 2020
0 ditandai
Dengan Hormat kepda gubernur Ganjar Pranowo,saya warga desa dermasari kecamatan susukan Banjarnegara, melaporkan akan ada pengerukan pasir di sungai Serayu, mohon dibantu pak Gubernur untuk di cegah,bisa merusak jaln yg baru di bikin,dan di atasnya ada jembatan baru penghubung kab, Banjarnegara dan Purbalingga,warga juga menolak lokasi desa dermasari kecamatan Susukan, Banjarnegara, Jawa Tengah

Disposisi

Senin, 07 September 2020 - 04:17 WIB

Admin Gubernuran

Laporan telah diteruskan ke DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Verifikasi

Selasa, 08 September 2020 - 08:11 WIB

DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Laporan diterima

Progress

Selasa, 08 September 2020 - 08:15 WIB

DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Kami koordinasikan dengan pihak terkait untuk ditindaklanjuti, terima kasih.

Selesai

Kamis, 10 September 2020 - 14:21 WIB

DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Menindaklanjuti aduan masyarakat an. Edy Yunus melalui facebook tanggal 07-09-2020 16:16 terkait akan dilaksanakannya kegiatan pengerukan pasir di sungai Serayu, Desa Dermasari, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara kami telah melakukan peninjauan lapangan pada hari Rabu tanggal 09-09-2020 dengan hasil sebagai berikut : 
1. Pada lokasi yang dimaksud berada di S. Serayu dan tidak ditemukan alat mekanis (excavator) maupun truk, juga tidak ada kegiatan penggalian dan pemuatan.
2. Dari koordinasi dengan kades Dermasari diperoleh informasi  bahwa pada hari senin tanggal 7 September 2020 terdapat satu unit truk akan menurunkan Excavator yang mengatasnamakan diri mereka dari LSM GMBI datang ke Dusun Blarak, Desa Dermasari, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara. Pada saat akan memasuki lokasi rencana pengerukan, truk yang membawa excavator ini dihadang dan diusir oleh warga desa setempat. 
3. Pemerintah Desa Dermasari juga tidak tahu asal usul adanya rencana pengerukan tersebut apalagi adanya izin dari Pemerintah.