Detail Aduan
Lihat detail lengkap aduan LGTW03767392
Rincian Aduan
LGTW03767392
Selesai
Public
Lapor pak ganjar...mau tanya sebenarnya syarat atau prosedur biar dpt BLT itu kayak gimana? Di tempat saya kel.tampingan kec.boja kab.kendal di wilayah RT kami yg janda malah g dapat tp yg punya mobil,,punya rumah banyak dan di kontrak2an malah dapat..
Disposisi
Senin, 12 Oktober 2020 - 10:04 WIBAdmin Gubernuran
Laporan telah diteruskan ke Kabupaten Kendal
Verifikasi
Rabu, 14 Oktober 2020 - 07:50 WIBKabupaten Kendal
terimakasih atas laporannya, aduan saudara akan segera kami koordinasikan dengan dinsos kabupaten kendal
Selesai
Senin, 26 Oktober 2020 - 07:54 WIBKabupaten Kendal
Kepada Yth,
Sdr. Mas Matt
di tempat
Disampaikan bahwa :
1. Dimasa pandemi, Pemerintah baik Pusat maupun Daerah meluncurkan program Jaring Pengaman
Sosial (JPS) bagi masyarakat terdampak covid 19 dalam bentuk bantuan pemenuhan kebutuhan dasar
berupa uang tunai atau sembako dengan sasaran keluarga miskin yang belum menerima bantuan
sosial dari Pemerintah.
2. Data Calon Penerima Bantuan Sosial tersebut berasal dari :
a. Keluarga yang terdata di DTKS dengan NIK Valid yang kemudian harus dilakukan verifikasi dan
validasi oleh Pemerintah Desa/Kelurahan untuk memastikan data sesuai dengan kondisi di
Desa/Kelurahan.
b. Keluarga Non DTKS yang diusulkan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan, Calon Penerima diputuskan
melalui Musyawarah Desa/Kelurahan dengan dihadiri Perangkat Desa/Kelurahan, Ketua RT dan RW
serta tokoh Masyarakat.
3. Masyarakat dapat memberikan pendapat atau saran kepada Pemerintah Desa/Kelurahan apabila
terdapat hal yang tidak sesuai dalam penyaluran bantuan sosial tersebut.
Demikian jawaban dari kami atas pengertiannya disampaikan terima kasih.
Sdr. Mas Matt
di tempat
Disampaikan bahwa :
1. Dimasa pandemi, Pemerintah baik Pusat maupun Daerah meluncurkan program Jaring Pengaman
Sosial (JPS) bagi masyarakat terdampak covid 19 dalam bentuk bantuan pemenuhan kebutuhan dasar
berupa uang tunai atau sembako dengan sasaran keluarga miskin yang belum menerima bantuan
sosial dari Pemerintah.
2. Data Calon Penerima Bantuan Sosial tersebut berasal dari :
a. Keluarga yang terdata di DTKS dengan NIK Valid yang kemudian harus dilakukan verifikasi dan
validasi oleh Pemerintah Desa/Kelurahan untuk memastikan data sesuai dengan kondisi di
Desa/Kelurahan.
b. Keluarga Non DTKS yang diusulkan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan, Calon Penerima diputuskan
melalui Musyawarah Desa/Kelurahan dengan dihadiri Perangkat Desa/Kelurahan, Ketua RT dan RW
serta tokoh Masyarakat.
3. Masyarakat dapat memberikan pendapat atau saran kepada Pemerintah Desa/Kelurahan apabila
terdapat hal yang tidak sesuai dalam penyaluran bantuan sosial tersebut.
Demikian jawaban dari kami atas pengertiannya disampaikan terima kasih.