Detail Aduan
Lihat detail lengkap aduan LGIG68667742
Rincian Aduan
LGIG68667742
Progress
Public
Selamat malam pak/Bu.. saya dari Kendal ingin bertanya mengenai bantuan dari pemerintah untuk buruh/karyawan yg terkena PHK efek corona.. dan mnurut berita yg sya tau bantuan itu hanya berupa kartu prakerja tpi kebanyakan dri daerah saya knapa gak bisa dan gak dpat bantuan ya pdhan saya dan tmen2 bnyak yg kena phk dan sya sendiri udah nganggur dri bulan April kemarin. Untuk itu bila mana msalah ini bisa dibntu oleh pemerintah knpa bmtuannya tdk tepat sasaran mlah yg sedang bekerja yg dpt bantuan prakerja
Disposisi
Sabtu, 06 Juni 2020 - 07:56 WIBAdmin Gubernuran
Laporan telah diteruskan ke Kabupaten Kendal
Verifikasi
Senin, 08 Juni 2020 - 08:28 WIBKabupaten Kendal
mohon untuk bisa melengkapi biodata dan alamat lengkap agar lebih mempermudah untuk melakukan verifikasi, terimakasih
Progress
Rabu, 17 Juni 2020 - 09:45 WIBKabupaten Kendal
Berikut ini kami sampaikan bahwa :
1. Penerima Bantuan dari Pemerintah berupa Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Sembako adalah
warga masyarakat miskin yang memenuhi 14 (empat belas) kriteria dan telah masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang
setiap triwulan dilakukan verifikasi dan validasi berdasarakan hasil Musyawarah Desa/Kelurahan dengan dihadiri oleh Perangkat Desa,
Ketua RT/RW dan tokoh Masyarakat.
2. Dalam pengaduan tersebut saudara tidak mencantumkan data secara lengkap ( NIK dan alamat) sehingga kami tidak bisa
mengecek data tersebut diaplikasi dan rekap usulan yang telah disampaikan dari masingmasing Desa. Proses pendataan dilaksanakan beberapa tahap dan saat ini tahap 2 pendataan atau pengusulan dari Desa sudah selesai sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Pemerintah.
Demikian kami sampaikan atas perhatian dan pengertiannya disampaikan terimakasih.
1. Penerima Bantuan dari Pemerintah berupa Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Sembako adalah
warga masyarakat miskin yang memenuhi 14 (empat belas) kriteria dan telah masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang
setiap triwulan dilakukan verifikasi dan validasi berdasarakan hasil Musyawarah Desa/Kelurahan dengan dihadiri oleh Perangkat Desa,
Ketua RT/RW dan tokoh Masyarakat.
2. Dalam pengaduan tersebut saudara tidak mencantumkan data secara lengkap ( NIK dan alamat) sehingga kami tidak bisa
mengecek data tersebut diaplikasi dan rekap usulan yang telah disampaikan dari masingmasing Desa. Proses pendataan dilaksanakan beberapa tahap dan saat ini tahap 2 pendataan atau pengusulan dari Desa sudah selesai sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Pemerintah.
Demikian kami sampaikan atas perhatian dan pengertiannya disampaikan terimakasih.