Detail Aduan

Laporan telah diteruskan ke DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL ( DISPERMADES DUKCAPIL )

laporan ditindaklanjuti

secara normatif mekanisme pengangkatan perangkat desa saat ini berpedoman pada permendagri nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa sebagaimana telah diubah dengan permendagri nomor 67 tahun 2017 tentang perubahan atas permendagri nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.. selanjutnya di tingkat kabupaten pengaturan terhadap pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa diatur dengan peraturan daerah dan peraturan bupati masing-masing kabupaten yang berpedoman pada permendagri tersebut.. berdasarkan hasil koordinasi dengan bagian pemerintahan desa setda kabupaten sragen bahwa pengisian perangkat desa di kabupaten sragen saat ini berpedoman pada: - perda kabupaten sragen nomor 8 tahun 2017 tentang perangkat desa - perbup sragen nomor 10 tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan perda kabupaten sragen nomor 8 tahun 2017 tentang perangkat desa terkait dengan permasalahan dalam pengisian sekretaris desa di desa purworejo kecamatan gemolong, secara normatif pemerintah desa purworejo telah melaksanakan proses pengisian perangkat desa melalui penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa. - seleksi calon perangkat desa telah dilaksanakan pada tanggal 6 agustus 2018 dan hasil seleksi telah diumumkan pada tanggal 8 agustus 2018.. - berdasarkan pasal 20 ayat (2) perda kabupaten sragen nomor 8 tahun 2017 tentang perangkat desa bahwa pelantikan perangkat desa harus dilaksanakan paling lambat 15 (lima belas) hari sejak ditetapkannya keputusan kepala desa tentang pengangkatan perangkat desa..maka calon perangkat desa yang menduduki peringkat tertinggi paling lambat tanggal 10 september 2018 harus dilantik sebagai perangkat desa oleh kepala desa.. - berdasarkan surat kepala desa purworejo tanggal 21 agustus 2018 nomor: 140/010/VIII/2018 perihal laporan proses pengisian perangkat desa, dilaporkan bahwa kepala desa purworejo memutuskan untuk tidak melantik calon perangkat desa yang menduduki peringkat tertinggi dikarenakan calon perangkat desa tersebut bukan penduduk desa purworejo..hal tersebut dianggap bertentangan dengan pasal 50 ayat (1) huruf c undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, berbunyi “terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran”.. - berkenaan dengan ketentuan pasal 50 ayat (1) huruf c undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, telah dilakukan judicial review ke mahkamah konstitusi..dan berdasarkan putusan mahkamah kontitusi dalam perkara nomor: 128/PUU-XIII/2015 tanggal 2 agustus 2016 diputuskan bahwa pasal 33 huruf g dan pasal 50 ayat (1) huruf c undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.. - dalam pasal 9 ayat (1) perda kabupaten sragen nomor 8 Tahun 2017 tentang perangkat desa, disebutkan bahwa perangkat desa diangkat oleh kepala desa dari warga negara indonesia yang memenuhi persyaratan.. - kepala desa purworejo telah diberikan teguran tertulis oleh bupati sragen dengan surat bupati sragen tertanggal 5 oktober 2018 nomor: 141/427/002/2018, dengan ketentuan harus melantik calon sekretaris desa purworejo yang menduduki peringkat tertinggi menjadi sekretaris desa purworejo paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak surat ini diterbitkan.. - kepala desa purworejo telah melantik calon sekretaris desa purworejo yang menduduki peringkat tertinggi menjadi sekretaris desa purworejo pada tanggal 15 oktober 2018..dan setelah dilaksanakan pelantikan sekretaris desa tersebut, proses pengisian perangkat desa (sekretaris desa) purworejo telah selesai.

laporan telah dijawab